Awas... Bantuan PKH Anda Akan Dihapus Kemensos Karena Ini

Bantuan PKH ( program keluarga harapan ) merupakan salah satu program yang menjadi tumpuan banyak masyarakat miskin agar bisa menyekolahkan putra – putrinya hingga lulus sekolah sesuai dengan program pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun.

Selain itu, masyarakat miskin yang memiliki pendapatan jauh dibawah rata-rata pendapatan perkapita sesuai daerah kota/kabupaten di wilayah masing – masing sangat berharap bantuan PKH agar yang diperoleh tidak dihapus karena sangat membantu dalam memperbaiki kebutuhan gizi ibu hamil dan balitanya.

Namun yang tejadi dimasyarakat, bahwa bantuan PKH difahami adalah diperuntukkan untuk semua golongan. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah daerah untuk memberikan edukasi tentang sasaran program PKH di masyarakat.

Awas... Bantuan PKH Anda Akan Dihapus Kemensos

Bantuan uang tunai PKH akan dihapus oleh kemensos jika kepesertaan dari penerima bantuan PKH tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial melalui Direktorat Jendral Perlindungan Jaminan Sosial.

Mayoritas masyarakat tidak mau memahami bahwa bantuan PKH ini bersifat bantuan tunai bersyarat. Artinya anda sebagai keluarga yang ingin menerima bantuan PKH harus memiliki beberapa syarat sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebab bantuan PKH anda akan dihapus

Berdasarkan informasi yang diterima kabarbantuan.com, ada beberapa hal yang menyebabkan bantuan PKH anda akan dihapus oleh kemensos dijelaskan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki komponen

Peserta PKH yang menerima bantuan PKH, sebagai salah satu syaratnya adalah mereka harus memiliki komponen dalam anggota keluarga mereka. Sejak tahun 2007 awal PKH, kememsos menentukan 2 jenis komponen yang dicover oleh PKH.

Adapun 2 komponen tersebut adalah komponen kesehatan dan komponen pendidikan. Komponen kesehatan sendiri terbagi dalam 2 kategori yakni kategori ibu hamil dan anak balita. Sedangkan komponen pendidikan terbagi dalam 3 kategori yakni anak SD sederajat, anak SMP sederajat, dan anak SMA sederajat.

Sejak tahun 2015, kemensos menambah 1 jenis komponen yang sasarannya mengarah kepada kesejahteraan sosial. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa komponen kesejahteraan sosial (kesos) memiliki dampak signifikan terhadap nasib anak-anak dalam keluarga miskin yang dicover bantuan PKH.

2 jenis kategori dalam komponen kesos ini merupakan kategori lansia dan disabilitas. Diartikan bahwa jika dalam keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan dan pendidikan lalu terdapat kategori lansia atau disabilitas didalamnya maka, beban keluarga miskin tersebut  semakin berat.

Baca Juga : Bantuan Lansia Senilai 2 juta tahun 2021 Segera Disalurkan, Cek Syarat Dan Ketentuannya

Dapat anda bayangkan, jika anak-anak dari keluarga sangat miskin sudah kesulitan dalam membiayai pemenuhan gizi dan biaya sekolah, harus lagi di tambah dengan biaya merawat lansia atau disabilitas yang hidup bersama mereka dalam 1 rumah secara bersamaan.

Maka, beban hidup keluarga miskin tersebut akan semakin berat dan kesempatan generasi harap yakni anak-anak dari keluarga miskin tadi akan semakin kecil peluangnya untuk tumbuh berkembang dan mengenyam pendidikan secara layak hingga tuntas wajib belajar 12 tahun.

2. Meningkat kemampuan ekonominya

Seiring dengan diberikannya bantuan PKH terhadap keluarga miskin, diharapkan akan semakin baiknya tingkat kesehatan serta pendidikan anak – anak generasi harapan tersebut. Semakin mudah pula kesempatan keluarga miskin tersebut untuk mengembangkan diri karena adanya “sekolah PKH” yang membantu keluarga miskin tadi merubah pola pikir dan prilaku hidup.

Karena ada bantuan PKH berupa pendampingan serta bantuan tunai, nantinya masyarakat miskin dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagaimana caranya meningkatkan kemampuan individu yang berdampak pada meningkatnya pendapatan keluarga / kemampuan ekonominya.

Ciri utama masyarakat miskin yakni sulit untuk menumbuhkembangkan pola pikir dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan secara individu maupun keluarga. Pendamping PKH nanti hadir untuk secara perlahan-lahan merubah pola pikir serta mental penerima bantuan dan menambah wawasan bahkan tidak menutup kemungkinan membuka peluang usaha bagi penerima manfaat bantuan PKH.

3. Tidak komitmen terhadap aturan PKH

Hal yang hampir dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang sebenarnya sudah tidak layak lagi menerima PKH adalah, tidak memenuhi komitmen terhadap program PKH itu sendiri. Komitmen artinya siap dan sanggup mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam bantuan PKH.

Beberapa contoh bentuk komitman yang sering dilanggar oleh peserta penerima bantuan PKH diantaranya tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulan, tidak mengikuti kegiatan posyandu, tidak menyekolahkan anak serta enggan atau malas mengumpulkan admisnistasi yang dibutuhkan sehingga dihapus oleh kemensos data kepesertaanya.

4. Memiliki penghasilan diatas ketentuan yang telah disyaratkan

Penghasilan memang salah satu indikator yang menjadi tolak ukur kelayakan sebuah keluarga untuk tetap mendapatkan bantuan PKH atau tidak. Namun masyarakat penerima bantuan biasanya berusaha untuk menyembunyikan jumlah penghasilan mereka dengan berusaha untuk menghindar ketika ditanya terkait penghasilan.

Sebagai contoh yang seringkali terjadi di masyarakat adalah keluarga yang anggota keluarga mereka bekerja diluar wilayah bahkan bekerja keluar negeri. Bagi seorang tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, mereka rata-rata mendapatkan penghasilan sekitar 17.000 NT atau sekitar 8 juta rupiah jika bekerja di taiwan.

Sedangkan jika mereka bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dapat mengantongi bersih sekitar SGD 550 atau setara Rp 5,5 juta perbulan. Namun, penghasilan yang mereka dapatkan umumnya mereka simpan dalam tabungan dan belum akan digunakan sampai mencapai nominal yang diinginkan.

Sekilas kehidupan mereka terlihat miskin dengan tampilan rumah yang sederhana sehingga secara kasat mata terlihat layak mendapatkan bantuan PKH. Hal ini ternyata menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk menghapus bantuan karena dilaporkan telah salah sasaran.

5. Malas melaporkan perubahan kategori

Sebab yang terakhir ini adalah yang sangat berdampak fatal kepada penerima bantuan PKH dikarenakan bantuan untuk kategori tertentu yang mengalami perubahan namun tidak segera melaporkan dengan menunjukkan bukti yang valid dan sah.

Secara automatis sistem di kemensos akan menon-aktifkan kategori bahkan dilakukan penghapusan jika tidak ada laporan secara aturan yang telah ditetapkan. Segeralah melaporkan perubahan yang terjadi dengan melampirkan bukti yang valid dan sah secara aturan yang telah ditetapkan.